11 mins read

E-Procurement: Cara Kerja dan Contoh Sistem Pengadaan di Indonesia

featured image e-procurement

Mekari Insight

  • E-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa yang menggunakan teknologi informasi dan sistem elektronik untuk mengelola informasi, dokumen, pemilihan penyedia, hingga transaksi.
  • Dalam pengadaan pemerintah Indonesia, proses elektronik didukung oleh ekosistem INAPROC yang mencakup SiRUP, SPSE versi 5, Katalog Elektronik versi 6, dan layanan manajemen penyedia.
  • SPSE dan Katalog Elektronik memiliki fungsi berbeda. SPSE mendukung proses pemilihan penyedia, sedangkan Katalog Elektronik digunakan untuk pembelian melalui metode e-purchasing.
  • Contoh penerapan e-procurement dapat ditemukan pada sistem pengadaan pemerintah, PLN, PLN Icon Plus, ANTAM, Pupuk Indonesia, dan INKA.
  • Untuk kebutuhan pengadaan internal perusahaan swasta, Mekari Expense menyediakan modul Procurement untuk mengelola purchase request, approval, purchase order, vendor, dan invoice.

Perusahaan yang ingin menjadi penyedia barang atau jasa pemerintah perlu mengetahui lebih dari sekadar jadwal tender. Mereka juga perlu memahami portal yang digunakan, persyaratan administrasi, proses kualifikasi, penyampaian penawaran, hingga pengumuman hasil pengadaan.

E-procurement adalah pelaksanaan proses pengadaan barang atau jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Di Indonesia, penerapannya dalam pengadaan pemerintah didukung oleh berbagai sistem elektronik yang memiliki fungsi berbeda, mulai dari pengumuman rencana pengadaan hingga pemilihan penyedia dan pembelian melalui katalog elektronik.

Apa Itu E-Procurement?

E-procurement (electronic procurement) adalah proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan menggunakan sistem elektronik berbasis teknologi informasi dan internet. Sistem ini membantu instansi mengelola aktivitas pengadaan secara digital, seperti mengumumkan kebutuhan, menerima pendaftaran penyedia, mengelola dokumen penawaran, menjalankan pemilihan, dan mencatat transaksi.

Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia, pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Regulasi tersebut mendefinisikan pengadaan pemerintah sebagai kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.

Penggunaan sistem elektronik mendukung proses tersebut melalui akses informasi, penyampaian dokumen, dan pencatatan aktivitas pengadaan. Dengan demikian, instansi dan penyedia dapat mengikuti tahapan yang berlaku tanpa harus mengandalkan pertukaran dokumen fisik untuk seluruh aktivitas.

Apakah e-procurement hanya digunakan pemerintah?

Tidak. E-procurement juga digunakan perusahaan swasta dan badan usaha untuk mengelola pembelian barang atau jasa secara digital. Namun, penerapan pada sektor pemerintah memiliki ketentuan, mekanisme pemilihan, dan sistem yang mengikuti regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sementara itu, perusahaan swasta umumnya menggunakan platform pengadaan berdasarkan kebutuhan internal, seperti persetujuan pembelian, pemilihan vendor, pembuatan purchase order, dan pencatatan tagihan. Karena itu, sistem e-procurement pemerintah tidak bisa disamakan begitu saja dengan software procurement untuk operasional perusahaan.

Bagaimana Cara Kerja E-Procurement Pemerintah?

Pengadaan elektronik pemerintah tidak selalu berjalan melalui satu alur atau aplikasi yang sama. Metode pengadaan ditentukan berdasarkan jenis kebutuhan, karakteristik barang atau jasa, serta ketentuan yang berlaku. Berikut gambaran proses dan sistem yang mendukungnya.

1. Mengumumkan rencana pengadaan melalui SiRUP

Instansi pemerintah menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk menginformasikan kebutuhan barang atau jasa yang direncanakan. Informasi tersebut dapat dilihat melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Melalui SiRUP, masyarakat dan pelaku usaha dapat memeriksa informasi rencana pengadaan berdasarkan instansi, termasuk paket dan pagu anggaran yang diumumkan. Informasi ini membantu penyedia mengidentifikasi peluang pengadaan yang sesuai dengan bidang usahanya sebelum proses pemilihan dimulai.

SiRUP dapat diakses melalui portal resmi SiRUP INAPROC. Perlu dipahami bahwa SiRUP berfungsi untuk mengumumkan rencana pengadaan, bukan sebagai aplikasi untuk mengirimkan penawaran tender.

2. Menentukan metode pemilihan penyedia

Setelah kebutuhan dan rencana pengadaan ditetapkan, instansi menentukan metode yang sesuai dengan karakteristik paket. Perpres 46 Tahun 2025 mengatur beberapa metode pemilihan penyedia untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya, yaitu:

  • E-purchasing: pembelian barang atau jasa melalui Katalog Elektronik apabila produk atau layanan yang dibutuhkan tersedia di dalamnya.
  • Pengadaan Langsung: metode pengadaan dengan batas nilai dan ketentuan tertentu sesuai regulasi.
  • Penunjukan Langsung: pemilihan penyedia dalam kondisi tertentu yang diatur oleh ketentuan pengadaan.
  • Tender Cepat: pemilihan penyedia untuk kebutuhan yang spesifikasi dan volume pekerjaannya dapat ditentukan secara rinci serta memenuhi kriteria yang berlaku.
  • Tender: metode pemilihan penyedia yang digunakan apabila metode lain tidak dapat diterapkan sesuai ketentuan.

Metode tersebut tidak dapat dipilih secara bebas oleh instansi. Pemilihannya harus mengikuti karakteristik kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi pengadaan.

3. Melaksanakan pemilihan penyedia melalui SPSE

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) digunakan untuk mendukung proses pemilihan penyedia. Dalam layanan SPSE versi 5, proses yang tersedia mencakup tender dan seleksi serta pengadaan non-tender, seperti Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung.

Dalam proses tender atau seleksi, tahapan yang dapat dilakukan melalui SPSE meliputi:

  1. Pengumuman atau undangan pemilihan penyedia.
  2. Pendaftaran peserta dan pengunduhan dokumen pemilihan.
  3. Pemberian penjelasan atau aanwijzing apabila dijadwalkan.
  4. Penyampaian dokumen kualifikasi dan penawaran.
  5. Evaluasi dokumen oleh pihak yang berwenang.
  6. Penetapan dan pengumuman pemenang.
  7. Penyampaian sanggahan sesuai prosedur yang berlaku.

Penyedia perlu memperhatikan jadwal setiap tahapan karena keterlambatan atau ketidaksesuaian dokumen dapat memengaruhi kelanjutan partisipasi dalam proses pemilihan. Tahap pemberian penjelasan juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk memahami ruang lingkup dan persyaratan paket melalui proses aanwijzing dalam pengadaan.

4. Melakukan pembelian melalui Katalog Elektronik

Apabila barang atau jasa yang dibutuhkan tersedia di Katalog Elektronik dan memenuhi ketentuan pemilihan, instansi dapat menggunakan metode e-purchasing. Metode ini memungkinkan pembelian melalui sistem katalog tanpa harus menjalankan tender untuk setiap transaksi.

Dalam Katalog Elektronik versi 6, pengguna dapat mencari produk berdasarkan kategori dan informasi penyedia. Pejabat yang berwenang tetap perlu memeriksa kesesuaian spesifikasi, harga, kebutuhan, serta dokumentasi persiapan e-purchasing sebelum melaksanakan pembelian.

Dengan demikian, e-purchasing merupakan salah satu metode dalam pengadaan elektronik, bukan istilah lain untuk seluruh proses e-procurement.

5. Melanjutkan proses kontrak dan serah terima

Setelah penyedia ditetapkan, proses berlanjut sesuai ketentuan kontrak. Penyedia melaksanakan pekerjaan atau mengirimkan barang, sedangkan instansi melakukan pemeriksaan untuk memastikan hasilnya sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang disepakati.

Proses kemudian dilanjutkan dengan serah terima dan penyelesaian pembayaran sesuai kontrak. Walaupun proses pengadaan menggunakan sistem elektronik, tidak berarti seluruh tahapan selalu berlangsung dalam satu aplikasi. Beberapa aktivitas dapat menggunakan sistem pendukung dan mekanisme administrasi yang berbeda.

Apa Perbedaan LPSE, SPSE, INAPROC, SiRUP, dan Katalog Elektronik?

Istilah-istilah ini sering muncul ketika membahas e-procurement pemerintah. Namun, masing-masing memiliki fungsi berbeda sehingga tidak tepat jika digunakan secara bergantian.

IstilahFungsi
INAPROCPlatform Pengadaan Nasional yang menjadi ekosistem berbagai sistem dan layanan pengadaan pemerintah.
SPSESistem Pengadaan Secara Elektronik yang mendukung pemilihan penyedia melalui proses tender, seleksi, dan non-tender tertentu.
LPSELayanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
SiRUPSistem untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) instansi pemerintah.
Katalog ElektronikPlatform yang menampilkan produk atau jasa untuk mendukung pembelian melalui metode e-purchasing.

Secara sederhana, INAPROC merupakan ekosistem yang menaungi berbagai layanan pengadaan. SiRUP digunakan untuk informasi rencana pengadaan, SPSE mendukung pemilihan penyedia, sedangkan Katalog Elektronik digunakan untuk transaksi e-purchasing.

Ekosistem ini juga menggunakan layanan lain seperti Manajemen Penyedia dan Daftar Hitam. Integrasi tersebut membantu pengelolaan informasi satuan kerja dan data pengguna agar dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pengadaan.

Apa Manfaat E-Procurement bagi Pengadaan Pemerintah?

Penerapan pengadaan secara elektronik membantu instansi mengelola informasi dan aktivitas pemilihan penyedia dengan lebih terstruktur. Manfaatnya dapat dilihat dari beberapa aspek berikut.

1. Meningkatkan transparansi informasi pengadaan

Pengumuman rencana pengadaan, informasi paket, persyaratan, dan hasil pemilihan dapat disampaikan melalui sistem elektronik. Penyedia yang memenuhi kualifikasi memiliki kesempatan untuk mengakses informasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Keterbukaan informasi juga membantu masyarakat dan pihak pengawas memantau aktivitas pengadaan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada permintaan dokumen secara manual.

2. Memperluas akses bagi penyedia barang dan jasa

Pengumuman pengadaan melalui portal elektronik membuat pelaku usaha lebih mudah menemukan paket yang sesuai dengan bidang dan kemampuan usahanya. Penyedia juga dapat mengakses dokumen dan menyampaikan penawaran melalui sistem yang telah ditentukan.

Meski akses informasi semakin terbuka, peserta tetap harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi pada setiap paket.

3. Mempermudah pemantauan dan audit

Aktivitas yang dilakukan melalui sistem elektronik menghasilkan catatan terkait dokumen, waktu pengiriman, tahapan proses, dan status transaksi. Informasi tersebut dapat membantu pihak berwenang menelusuri proses pengadaan ketika melakukan monitoring atau pemeriksaan.

Digitalisasi bukan jaminan bahwa penyimpangan tidak akan terjadi. Kualitas pengadaan tetap bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur, objektivitas evaluasi, pengawasan, dan integritas para pihak yang terlibat.

4. Mengurangi pekerjaan administrasi manual

Penyampaian dokumen dan informasi melalui sistem elektronik dapat mengurangi kebutuhan pertukaran berkas fisik serta komunikasi berulang untuk mengetahui status paket. Instansi dan penyedia juga memiliki acuan informasi yang sama selama menggunakan layanan dan versi dokumen yang berlaku.

Apa Contoh E-Procurement di Indonesia?

Penerapan e-procurement dapat ditemukan pada ekosistem pengadaan pemerintah maupun sistem pengadaan internal yang dikembangkan oleh badan usaha. Beberapa contoh yang dapat diakses publik antara lain:

1. INAPROC dan sistem pengadaan pemerintah

INAPROC merupakan ekosistem Platform Pengadaan Nasional yang mengintegrasikan layanan pengadaan pemerintah. Beberapa sistem di dalamnya meliputi SiRUP, SPSE versi 5, Katalog Elektronik versi 6, Manajemen Penyedia, dan Daftar Hitam.

Melalui ekosistem tersebut, instansi dapat mengelola perencanaan dan pemilihan penyedia, sedangkan pelaku usaha dapat mengakses informasi serta mengikuti proses pengadaan sesuai perannya.

2. E-Procurement PLN

PT PLN (Persero) menyediakan portal e-Procurement PLN untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan. Portalnya memuat pengumuman pengadaan, informasi Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), hasil pengadaan, serta proses pendaftaran penyedia.

Melalui portal tersebut, perusahaan yang berminat menjadi mitra PLN dapat mempelajari persyaratan dan mengikuti proses pendaftaran berdasarkan bidang usaha yang dimiliki.

3. E-PROC PLN Icon Plus

PLN Icon Plus memperkenalkan E-PROC sebagai platform digital untuk mendukung pengadaan barang dan jasa di sektor ketenagalistrikan. Sistem ini mencakup proses registrasi mitra, verifikasi, dan penyusunan Daftar Penyedia Terseleksi.

Platform tersebut juga mendukung pengelolaan kebutuhan serta perencanaan pengadaan agar informasi antara perusahaan dan penyedia dapat dikelola secara lebih terstruktur.

4. E-Procurement ANTAM

PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) menyediakan halaman E-Procurement ANTAM sebagai salah satu kanal informasi pengadaan. Pelaku usaha yang ingin menjadi mitra dapat mengakses informasi dan panduan yang tersedia melalui halaman tersebut.

5. E-Procurement Pupuk Indonesia

PT Pupuk Indonesia (Persero) menyediakan portal E-Procurement Pupuk Indonesia yang memuat informasi tender, pengumuman rencana pengadaan, serta informasi bagi calon penyedia.

Melalui portal ini, pelaku usaha dapat memantau peluang pengadaan yang diumumkan oleh perusahaan dan entitas dalam grup sesuai ketentuan yang berlaku.

6. E-Procurement PT INKA

PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA menyediakan halaman E-Procurement yang mengarahkan penyedia ke sistem pendaftaran vendor dan informasi pengadaan. Perusahaan dapat menyiapkan dokumen yang disyaratkan, mengajukan pendaftaran, dan mengikuti proses verifikasi sebelum dapat berpartisipasi dalam pengadaan.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-procurement tidak selalu menggunakan satu aplikasi yang sama. Setiap instansi atau badan usaha dapat memiliki sistem dan ketentuan pendaftaran penyedia masing-masing.

Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan untuk Menjadi Vendor E-Procurement?

Perusahaan yang ingin mengikuti pengadaan perlu memastikan kesesuaian bidang usaha dan kelengkapan dokumen sebelum mendaftar. Persyaratan bisa berbeda antara instansi pemerintah, BUMN, dan badan usaha lainnya. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Memilih portal pengadaan yang sesuai

Identifikasi terlebih dahulu instansi atau badan usaha yang ingin menjadi tujuan pengadaan. Gunakan portal resmi penyelenggara untuk memeriksa pengumuman, persyaratan, dan mekanisme pendaftaran vendor.

Jangan mengandalkan tautan pendaftaran dari sumber yang tidak jelas karena setiap penyelenggara memiliki alamat portal dan prosedur tersendiri.

2. Menyiapkan dokumen legalitas perusahaan

Calon penyedia perlu menyiapkan dokumen administrasi dan legalitas perusahaan sesuai persyaratan portal. Beberapa dokumen yang mungkin diminta meliputi identitas badan usaha, perizinan berusaha, informasi perpajakan, serta dokumen pendukung lain sesuai jenis paket.

Dokumen yang diperlukan tidak selalu sama. Perusahaan harus memeriksa daftar persyaratan pada pengumuman atau panduan resmi sebelum mengajukan pendaftaran.

3. Memastikan kesesuaian bidang usaha dan kualifikasi

Setiap paket pengadaan memiliki spesifikasi, ruang lingkup, dan persyaratan kualifikasi. Penyedia perlu memastikan pengalaman, kompetensi teknis, kapasitas, serta dokumen pendukungnya sesuai dengan kebutuhan yang diumumkan.

Dalam proses ini, rekam jejak dan kelengkapan informasi penyedia dapat menjadi bagian dari penilaian. Perusahaan juga perlu menjaga validitas data dan melakukan pemeriksaan dokumen serta kelayakan vendor sebelum mengikuti kerja sama pengadaan.

4. Memantau jadwal dan mengikuti tahapan pemilihan

Setelah memiliki akses, penyedia perlu memantau jadwal pendaftaran, pemberian penjelasan, pengiriman dokumen kualifikasi, dan batas waktu penawaran. Informasi yang berubah juga perlu diperiksa melalui pengumuman resmi penyelenggara.

Untuk menghindari kesalahan administrasi, baca dokumen pemilihan secara lengkap dan gunakan kanal komunikasi yang ditetapkan oleh penyelenggara.

Apa Perbedaan E-Procurement dan Digital Procurement?

E-procurement dan digital procurement berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam proses pengadaan, tetapi keduanya tidak selalu memiliki cakupan pembahasan yang sama.

E-procurement umumnya merujuk pada pelaksanaan aktivitas pengadaan melalui sistem elektronik. Dalam konteks Indonesia, istilah ini banyak digunakan ketika membahas sistem pengadaan pemerintah seperti SPSE, INAPROC, dan Katalog Elektronik.

Sementara itu, digital procurement sering digunakan untuk menjelaskan transformasi proses pengadaan yang lebih luas, termasuk integrasi data, manajemen vendor, otomatisasi alur kerja, analisis pengeluaran, dan pengendalian proses internal perusahaan. Pembahasan mengenai transformasi tersebut dapat dilihat dalam panduan digital procurement untuk proses pengadaan bisnis.

Kelola Pengadaan Internal Perusahaan dengan Mekari Expense

Sistem e-procurement pemerintah dan software procurement perusahaan memiliki tujuan yang berkaitan, tetapi digunakan untuk kebutuhan yang berbeda. Perusahaan swasta biasanya membutuhkan alur internal untuk mengelola permintaan pembelian, persetujuan, pemesanan kepada vendor, serta pencatatan tagihan.

Mekari Expense menyediakan modul Procurement untuk membantu perusahaan mengelola proses tersebut melalui beberapa fitur:

  • Purchase Request: karyawan dapat mengajukan kebutuhan pembelian dengan alur persetujuan sesuai kebijakan perusahaan.
  • Purchase Order: tim Procurement dapat membuat pesanan dengan informasi vendor, produk, jumlah, harga, dan ketentuan transaksi.
  • Vendor dan Product Management: membantu mengelola informasi vendor dan katalog produk dalam satu platform.
  • Purchase Invoice: membantu tim Finance mengelola tagihan vendor dan alur persetujuan pembayaran.

Dengan menghubungkan permintaan, persetujuan, pesanan, dan tagihan dalam alur internal, tim Procurement dan Finance memiliki informasi yang lebih mudah ditelusuri. Pelajari fitur Procurement Mekari Expense untuk mengetahui bagaimana platform ini mendukung pengelolaan pengadaan perusahaan.

Pertanyaan Umum tentang E-Procurement

Apakah e-procurement sama dengan e-purchasing?

Apakah e-procurement sama dengan e-purchasing?

Tidak. E-procurement merupakan istilah yang lebih luas untuk pengadaan secara elektronik, sedangkan e-purchasing merupakan salah satu metode pembelian barang atau jasa melalui Katalog Elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa perbedaan LPSE dan SPSE?

Apa perbedaan LPSE dan SPSE?

LPSE merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi yang memfasilitasi pengadaan secara elektronik. Sementara itu, SPSE merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung proses pemilihan penyedia, seperti tender, seleksi, dan pengadaan non-tender tertentu.

Apakah semua pengadaan pemerintah harus melalui tender?

Apakah semua pengadaan pemerintah harus melalui tender?

Tidak. Peraturan pengadaan menyediakan beberapa metode pemilihan, termasuk e-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender untuk kategori pengadaan tertentu. Pemilihan metode harus mengikuti karakteristik kebutuhan dan ketentuan regulasi.

Apakah perusahaan swasta dapat menggunakan e-procurement?

Apakah perusahaan swasta dapat menggunakan e-procurement?

Ya. Perusahaan swasta dapat menggunakan platform pengadaan elektronik untuk mengelola pembelian barang atau jasa, pemilihan vendor, approval, dan purchase order. Sistemnya mengikuti kebijakan internal perusahaan dan tidak otomatis menggunakan mekanisme SPSE atau INAPROC.

Apakah e-procurement dapat mencegah korupsi dalam pengadaan?

Apakah e-procurement dapat mencegah korupsi dalam pengadaan?

Sistem elektronik membantu meningkatkan keterbukaan informasi dan keterlacakan aktivitas pengadaan. Namun, teknologi saja tidak cukup untuk menjamin proses bebas dari korupsi. Pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi, objektivitas evaluasi, dan integritas pihak yang terlibat tetap diperlukan.

WhatsApp Icon WhatsApp sales