Lensa Mantan Auditor: Mengamankan Anggaran Tanpa Hambatan Birokrasi

Rata-rata perusahaan kehilangan 11 persen nilai kontrak setelah kesepakatan komersial ditandatangani. Kehilangan itu jarang muncul sebagai satu angka besar di laporan, melainkan menyebar sebagai kegagalan kecil yang tidak pernah dicatat secara formal.

Bagi perusahaan dengan belanja terkontrak Rp500 miliar setahun, angka itu setara potensi Rp55 miliar yang menguap tanpa jejak. Yang membuatnya sulit ditangani, sebagian besar kebocoran ditentukan jauh sebelum tim keuangan sempat melihatnya.

Pola itu berulang dengan bentuk yang hampir sama di banyak perusahaan. Sebuah kampanye pemasaran berangkat dari satu percakapan singkat di aplikasi pesan, kesepakatan dengan pihak ketiga berjalan kilat, dan eksekusi melesat tanpa hambatan birokrasi. Tingkat kecepatan ini kerap dianggap sebagai sebuah keberhasilan eksekusi, sampai hari penutupan buku tiba dan tim keuangan menerima tumpukan faktur tanpa rujukan pesanan resmi.

Muhammad Almaz Rifqi Satwika memahami mengapa siklus itu terus berulang, karena ia pernah menilainya dari dua sisi meja. Lima tahun pertama karirnya ia habiskan sebagai auditor eksternal di PwC Indonesia, terbiasa menilai pengendalian perusahaan klien dari luar. Kini, sebagai pelaksana akuntansi aset tetap di PT Indosat Tbk, ia berhadapan langsung dengan benturan antara kelincahan operasional dan kepatuhan administrasi.

Menurut Almaz, prosedur pengendalian kerap ditolak karena dipandang sebagai beban yang memperlambat kerja. Resistensi itu ia ukur dengan satuan yang konkret.

“Prosedur operasional yang mulanya dapat diselesaikan melalui tiga tahapan kini menuntut lima tahapan validasi akibat penerapan kontrol internal,” ujarnya, Senin (10/8/2026).

Dua langkah tambahan itu terdengar sepele di atas kertas. Ketika dikalikan ratusan transaksi, bebannya berhenti terasa sepele, dan dari sanalah unit operasional sering memilih jalan pintas berupa persetujuan lisan. Jalan pintas itulah yang menciptakan ruang gelap di pembukuan.

Ruang gelap itu bukan sekadar dugaan. Survei Fraud Indonesia 2025, yang disusun ACFE Indonesia Chapter dari 417 responden praktisi, menempatkan pengadaan sebagai unit dengan eksposur risiko penyimpangan tertinggi di angka 29,30 persen, jauh di atas operasional 17,43 persen dan keuangan 13,56 persen. 

Posisi itu masuk akal, karena pengadaan berdiri tepat di sambungan antara kebutuhan unit bisnis dan kepentingan pihak luar, titik yang paling jarang memiliki pemilik yang jelas.

Gambar 1. Unit dengan eksposur risiko penyimpangan tertinggi di Indonesia

Sumber: ACFE Indonesia Chapter, Survei Fraud Indonesia 2025, Juni 2025.

Survei yang sama menunjuk jenis skema yang paling rawan. Penggantian biaya atau expense reimbursement, yang mencakup klaim tidak sah, fiktif, maupun penggelembungan, menempati eksposur risiko tertinggi di angka 39,33 persen, hampir dua kali lipat posisi kedua. Skema ini tersusun dari transaksi bernilai kecil yang masing-masing terlihat wajar, sehingga sulit tertangkap ketika kontrolnya bersandar pada pemeriksaan di akhir.

Gambar 2. Skema penyalahgunaan aset dengan eksposur risiko tertinggi

Sumber: ACFE Indonesia Chapter, Survei Fraud Indonesia 2025, Juni 2025.

Akumulasi dari celah-celah kecil inilah yang bermuara pada kehilangan 11 persen nilai kontrak seperti yang disebutkan di awal. Kehilangan tersebut bukan berasal dari satu kebocoran besar, melainkan akumulasi banyak kegagalan administratif sepanjang umur kontrak, terutama karena komitmen tidak terlacak sejak awal.

Bagi tim akuntansi, hilangnya rekam jejak itu memaksa mereka menelusuri data secara manual untuk mengestimasi nilai kewajiban yang harus dicadangkan. Tekanan berulang inilah yang melahirkan stigma bahwa tim keuangan adalah pengerem kelincahan operasional. Almaz menolak citra itu.

“Tim keuangan kerap menerima stigma sebagai penghambat kelincahan operasional. Padahal peran sejati kami adalah memastikan tata kelola berjalan aman sekaligus menjadi fasilitator bagi kelancaran bisnis,” ujarnya.

Untuk mengurai perdebatan itu, Almaz menempatkan tanggung jawab pada tempat yang jarang diakui. Menurutnya, pemilik utama sebuah proses bisnis adalah unit operasi itu sendiri, dan tanggung jawab itu tidak berhenti ketika target pendapatan tercapai.

“Tanggung jawab pimpinan unit bisnis baru dinyatakan tuntas apabila seluruh kewajiban komersial telah terbayar dan laporannya tercetak sempurna pada sistem, bukan sekadar berhenti saat target pendapatan tercapai,” tuturnya.

Kalimat itu memindahkan garis akhir tanggung jawab. Praktik konvensional sering kali membatasi fokus unit bisnis hanya pada pencapaian pendapatan, padahal menurut definisi Almaz, siklus komersial baru selesai ketika seluruh konsekuensi keuangannya tuntas dan tercatat. Konsekuensi praktisnya, garis kendali harus dipindahkan ke titik paling awal.

Data memperkuat kenapa titik awal lebih menentukan daripada titik akhir. Dalam Survei Fraud Indonesia 2025, penyimpangan yang pertama kali terungkap lewat otomasi transaksi hanya 0,72 persen, sementara mayoritas terbongkar lewat pengaduan. Pengendalian yang bersifat reaktif di akhir periode terbukti kurang efektif dalam mendeteksi anomali. Pengamanan yang optimal justru harus terintegrasi pada proses bisnis sejak awal.

Gambar 3. Pemicu kasus fraud pertama kali terdeteksi di Indonesia

Sumber: ACFE Indonesia Chapter, Survei Fraud Indonesia 2025

Pemindahan garis kendali itu menuntut perubahan cara kerja, bukan sekadar penambahan aturan. Selama kepatuhan berbentuk rangkaian surel dan persetujuan lisan yang berpindah tangan, tidak ada yang bisa memastikan siapa menyetujui apa dan pada versi keberapa. 

Yang dibutuhkan adalah satu alur yang dilalui bersama sejak permintaan diajukan, dengan batas dana per kampanye yang ditetapkan di depan, persetujuan bertingkat yang jejaknya terekam otomatis lengkap dengan identitas dan waktu, serta pesanan resmi yang tercatat sebagai komitmen pada saat diterbitkan.

Pendekatan itu yang mendasari platform pengelolaan pengeluaran seperti Mekari Expense. Alur pengajuan pembelian menempatkan kebutuhan tiap fungsi pada satu dokumen sejak permintaan dibuat, alokasi anggaran menetapkan batas dana per kampanye di titik awal, dan integrasi pesanan pembelian menuju faktur memastikan tidak ada lagi tagihan yang berdiri sendiri tanpa rujukan yang mengikat.

Bagi direksi, pergeseran ini menyentuh tiga hal yang lebih besar daripada kerapian administrasi. Komitmen yang tercatat sejak awal membuat angka akrual lebih dapat diandalkan, sehingga kualitas laporan keuangan meningkat. 

Jejak persetujuan yang terekam otomatis memperkuat posisi perusahaan saat audit dan menurunkan temuan pengendalian. Visibilitas komitmen berjalan memberi dasar yang lebih kuat untuk keputusan alokasi modal, karena sebagian anggaran tahun depan sudah terkunci oleh kontrak yang diteken hari ini.

Yang menentukan pada akhirnya bukan teknologinya, melainkan pergeseran waktunya. Kontrol yang dijalankan di titik awal permintaan berhenti menjadi beban di akhir bulan, dan berubah menjadi informasi yang bisa dipakai direksi untuk mengambil keputusan lebih cepat.

Referensi

• ACFE Indonesia Chapter. Survei Fraud Indonesia 2025.
• World Commerce and Contracting bersama Ironclad. Closing the Procurement Value Gap, 2026.